Kepala Bappeda Nias Barat mengikuti Rakonreg Stranas PPDT Tahun 2020-2024

22 September 2020
163
Kepala Bappeda Nias Barat mengikuti Rakonreg Stranas PPDT Tahun 2020-2024

Kepala Bappeda Kabupaten Nias Barat Sabahati Gulo, S.Sos., M.M didampingi Sekretaris Bappeda Sonifati Zebua, M.M dan Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan SDM, Perekonomian dan Infrastruktur Ester Maria Daeli, SKM mengikuti Rapat Koordinasi Regional (Rakonreg) Penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020 secara virtual melalui aplikasi ZOOM.

Rapat Konsultasi Regional tersebut sebagai forum konsultasi teknis Kementerian/Lembaga dengan daerah bertujuan untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan draft Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) Tahun 2020-2024.

STRANAS-PPDT Tahun 2020-2021 bertujuan untuk membangun sinergi dan sinkronisasi kebijakan serta program percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional, dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan keberpihakan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta dukungan pelaku usaha dan masyarakat.

Melalui forum diskusi, Kepala Bappeda Kabupaten Nias Barat menyampaikan informasi dan gambaran umum Kabupaten Nias Barat sebagai salah satu daerah tertinggal di Sumatera Utara dan mengusulkan beberapa hal sebagai masukan dalam penyusunan Draft Rencana Aksi Stranas-PPDT Tahun 2020-2024.

“Kabupaten Nias Barat sebagai salah satu daerah tertinggal di Sumatera Utara sangat jauh tertinggal dibanding dengan Kabupaten tertinggal lainnya di Sumatera Utara bila dilihat dari berbagai indikator dan fakto-faktor yang menjadi penyebab ketertinggalan. Dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), saat ini Nias Barat berada pada urutan 33 dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Kemudian dari persentase penduduk miskin di Kabupaten Nias Barat masih sangat tinggi yaitu sebesar 25,51 %, jauh berada di bawah rata-rata kemiskinan secara Nasional dan Provinsi Sumatera Utara”, ujar Kepala Bappeda.

Lebih lanjut, Kepala Bappeda menjelaskan bahwa dari aspek konektifitas, Nias Barat kurang diuntungkan, karena selain Nias Barat dibatasi oleh lautan dengan daratan Pulau Sumatera, juga akses dari Kota Gunungsitoli sebagai pintu utama akses ke Nias Barat, kondisi jalannya rusak berat. Sehingga mobilisasi produk hasil pertanian masyarakat yang dijual ke luar Nias Barat harganya sangat rendah. Sebaliknya harga kebutuhan pokok yang dibeli dari luar maupun dari Gunungsitoli sangat tinggi.

Menanggapi kondisi akses jalan dari Gunungsitoli menuju Nias Barat yang hampir seluruhnya merupakan Jalan Provinsi, Siti Rahmah, SE., MAP mewakili Bappeda Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa yang bisa dilakukan adalah hanya sebatas pemeliharaan dan penanganana jalan akibat bencana alam.

“Saat ini yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Pulau Nias dan khususnya Nias Barat untuk menangani kondisi jalan yang rusak parah, hanya sebatas pemeliharaan rutin dan penanganan akibat bencana alam mengingat keterbatasan anggaran dari Provinsi”.

Setelah mendapatkan masukan dari perwakilan Kementerian/Lembaga baik dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi serta usulan dari perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Barat, disepakati beberapa usulan sebagai bahan penyempurnaan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) Tahun 2020-2024, yaitu program kegiatan yang dapat menyelesaikan aspek ketertinggalan utama diantaranya peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes di 8 Kecamatan, pengembangan sekolah kejuruan berbasis perikanan dan pariwisata, pengembangan dan revitalisasi pasar serta penambahan tenaga dokter dan alat kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Pratama.

Kemudian, usulan infrastruktur strategis yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diantaranya penyelesaian jalan Trans Nias ruas Sirombu-Afulu, pembangunan sarana mitigasi bencana (tsunami dan gempa bumi) dan pembangunan pemecah gelombang di Pelabuhan Sirombu dan pembangunan Tower Telekomunikasi/Base Transceiver Station (BTS) di Kecamatan yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi. Selanjutnya, yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara diusulkan dan disepakati Penanganan Jalan dan Jembatan Provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Nias Barat.

(SEFIUS LASE)